Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat di Indonesia
Apa yang Diatur Kode Etik Advokat dan Apa yang Tidak
Banyak orang mengira kode etik profesi advokat hanya soal sopan santun di ruang sidang. Padahal, dokumen itu mengatur hal-hal yang berdampak langsung pada klien: kerahasiaan, konflik kepentingan, cara menetapkan honorarium, sampai larangan mencari perkara secara agresif. Di Indonesia, rambu utamanya ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang disepakati delapan organisasi advokat pada 2002.
Yang sering luput: kode etik tidak mengatur tarif. Tidak ada angka baku untuk biaya pendampingan hukum. Yang diatur adalah kewajiban menyepakati honorarium secara wajar dan transparan di awal, biasanya lewat surat kuasa khusus yang memuat lingkup pekerjaan dan komponen biaya. Advokat yang menarik biaya di luar kesepakatan tanpa persetujuan klien melanggar etika, bukan sekadar soal selera.
Advokat juga terikat pada sumpah jabatan. Ia wajib merahasiakan apa pun yang disampaikan klien, bahkan setelah perkara selesai. Kerahasiaan ini bukan basa-basi: dalam praktik, seorang pengacara bidang hukum bisnis internasional bisa menangani sengketa kontrak yang nilainya puluhan miliar rupiah, dan bocornya satu dokumen internal cukup untuk merugikan klien secara permanen.
Konflik Kepentingan dan Hak Menolak Perkara
Etika dan tanggung jawab profesi pengacara menuntut satu hal yang tidak selalu nyaman: menolak. Jika advokat pernah mewakili pihak lawan dalam perkara yang sama, atau memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak, ia wajib mundur. Menjalankan dua kepentingan yang bertabrakan bukan keluwesan, melainkan pelanggaran.
Ada juga situasi ketika advokat berhak menolak perkara karena alasan pribadi, misalnya keyakinan moral atau kapasitas waktu. Namun penolakan tidak boleh diskriminatif, dan klien tetap harus mendapat penjelasan yang jujur. Menjanjikan kemenangan di pertemuan pertama adalah tanda bahaya. Advokat yang baik menjelaskan peluang, risiko, dan perkiraan biaya perkara, bukan menjual kepastian.
Batas antara mendampingi dan mengarahkan
Klien kadang datang dengan permintaan yang melampaui batas, misalnya meminta saksi diarahkan atau dokumen dibuat mundur tanggalnya. Advokat wajib menolak. Menurut etika dan tanggung jawab profesi advokat, pendampingan hukum berarti membela hak klien dengan cara yang sah, bukan mengubah fakta. Pelanggaran di titik ini bisa berujung pada pidana, bukan hanya sanksi organisasi.
Setiap orang yang menghadapi perkara pidana berhak mendapatkan pengacara, dan negara menyediakan jalur bantuan hukum lewat lembaga bantuan hukum serta posbakum di pengadilan. Untuk perkara perdata, pendampingan bersifat pilihan, tetapi risikonya nyata: gugatan yang salah format atau lewat tenggat bisa gugur tanpa pernah diperiksa pokok perkara. Tahun 2019 misalnya, banyak perkara sengketa tanah kandas karena kuasa hukum tidak memperhatikan tenggat jawaban.
Honorarium, Pajak, dan Administrasi yang Sering Terlewat
Honorarium advokat bukan sekadar angka yang disepakati. Ada kewajiban pajak di baliknya. Jasa advokat termasuk objek PPh Pasal 21 bila pemberi kerja adalah badan atau pemotong pajak, dan advokat perorangan wajib menyetor pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa tersebut. Pemotongan ini kerap jadi sumber salah paham: klien merasa sudah membayar penuh, advokat merasa menerima kurang, padahal selisihnya masuk ke kas negara.
Untuk kantor yang lebih besar, pencatatan keuangan yang rapi bukan formalitas. Ketika terjadi pemeriksaan pajak, bukti potong dan faktur yang tidak lengkap bisa membuat biaya jasa dianggap tidak wajar. Praktik yang lazim di kantor advokat mapan: honorarium dibagi menjadi uang muka dan pelunasan, masing-masing dengan kuitansi resmi dan bukti potong.
Di sisi klien, hal serupa berlaku saat berurusan dengan notaris. Pajak atas jasa notaris, termasuk tarif PPh 21 untuk jasa notaris, dipotong dari honorarium notaris oleh pihak yang membayar. Biaya urus roya di notaris, pembuatan akta pengakuan hutang, sampai perjanjian pra nikah dan biaya notaris pisah harta semuanya punya komponen pajak dan biaya operasional yang sebaiknya ditanyakan di awal. Notaris syariah, misalnya, sering memakai skema akad yang menambah dokumen, sehingga biayanya berbeda dari akta konvensional.
Menjaga Profesi Lewat Hal Kecil: Identitas Kantor dan Kepatuhan
Etika juga tampak pada cara kantor memperkenalkan diri. Plang notaris PPAT punya ukuran papan nama yang diatur, bukan dipilih sesuka hati, karena menyangkut identitas jabatan. Kantor pengacara di Majalengka atau Dawuan yang memasang papan nama berukuran berlebihan di pinggir jalan raya bisa dianggap mencari perkara secara tidak pantas. Logo advokat yang meniru lambang negara atau simbol kejaksaan juga bermasalah, sebab bisa menyesatkan orang.
Untuk yang ingin membuat logo kantor advokat, prinsipnya sederhana: hindari tiruan lambang institusi negara, gunakan tipografi yang terbaca, dan cantumkan nama serta gelar sesuai kenyataan. Contoh logo advokat yang baik biasanya netral, tanpa klaim "pasti menang" atau "terpercaya nomor satu".
Advokat asing yang ingin membuka kantor di Indonesia punya jalur tersendiri: mereka hanya boleh memberi jasa hukum internasional dan wajib bermitra dengan advokat Indonesia. Kantor pengacara internasional di Indonesia yang mengabaikan aturan ini menghadapi risiko izin dicabut. Begitu pula kantor pengacara di bidang corporate yang menangani transaksi lintas negara, mereka perlu memastikan setiap dokumen ditandatangani oleh advokat yang berwenang menurut hukum Indonesia.
Pada akhirnya, tanggung jawab profesi diukur dari keputusan-keputusan kecil: menolak perkara yang berkonflik, menjelaskan biaya sejak awal, memotong pajak dengan benar, dan tidak menjanjikan hasil di luar kendali. Advokat yang konsisten pada hal-hal itu jarang berurusan dengan majelis kehormatan.